RSS

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TANPA BATAS

13 Oct

Tidak ada pengujian undang-undang yang tanpa batas, walaupun oleh Mahkamah Konstitusi sekalipun. Dalam melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan konstitusi (Undang-Undang Dasar) itu sendiri, prinsip-prinsip hukum umum (general prinples of law)[1] serta undang-undang yang berlaku.

UUD NRI Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945). Bagaimana hukum acara pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, UUD menyerahkan hal itu untuk diatur oleh undang-undang. Dengan demikian undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi bekedudukan setara dengan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan undang-undang itu.

Pasal 50 UU MK, menentukan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Persoalannya, apakah ketentuan pasal ini mengandung pembatasan yang sejalan dengan UUD ataukah bertentangan dengan UUD.

Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan pembatasan atas undang-undang mana saja yang boleh dan tidak boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam menguji suatu undang undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh ketentuan Undang Undang Dasar hanya dapat ditarik dari pemahaman dan penafsiran atas seluruh ketentuan UUD itu sendiri. Memperhatikan ketentuan pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahakamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Dengan dasar ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tunduk pada hukum acara yang ditentukan oleh undang-undang. Apakah pasal 50 UU MK, adalah lingkup hukum acara ataukah sudah masuk pada hukum materil.

Hukum acara adalah hukum yang diadakan untuk menegakkan hukum materil yang mengandung prosedur dan tatacara penegakkan hukum materil. Pasal 50 UU MK, ditempatkan pada bagian hukum acara mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD. Untuk menilai substansi pasal 50 apakah termasuk bidang hukum acara atau sudah masuk bidang hukum materiil tergantung dari segi mana kita akan melihatnya. Jika kita akan memandang bahwa hukum acara itu diperlukan untuk menegakkan hukum materil secara adil dan untuk memenuhi kepastian dan ketertiban hukum maka dapat saja kita masukkan substansi pasa 50 itu ke dalam bidang hukum acara. Sebaliknya jika kita memandang bahwa hukum acara hanya semata-mata mengatur prosedur dan mekanisme penegakkan hukum materil maka pasal 50 itu dapat dianggap sudah keluar dari substansi hukum acara dan sudah masuk wialayah hukum materil.

Lalu mengapa pembentuk undang-undang memasukkan substansi pasal itu dalam hukum acara MK. Hal ini terkait dengan penafsiran pembentuk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar bahwa suatu undang-undang yang telah lahir sebelum perubahan UUD, tidaklah adil untuk diuji dengan ketentuan UUD yang lahir kemudian untuk memenuhi prinsip tidak berlaku surutnya suatu ketentuan hukum yang baru. Disinilah dua prinsip hukum yang dapat membatasi dalam menguji UU terhadap UUD yaitu prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum. Untuk menguji suatu undang-undang yang telah lahir sebelum perubahan UUD haruslah diuji dalam kerangka UUD yang berlaku pada saat itu dan tidak dpt diuji dengan UUD yang lahir kemudian. Karena itulah aturan peralihan UUD menentukan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tertap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru. Dengan demikian untuk merevieuw undang-undang yang lahir sebelum perubahan UUD tidaklah dapat dilakukan dengan mekanisme constitusional revieuw oleh MK akan tetapi melalui legislative revieuw yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Disinilah prinsip kepastian hukum serta prinsip tidak berlakunya surutnya suatu ketentuan hukum harus diterapkan. Pada sisi lain memberikan peluang untuk melakukan constitusional review terhadap undang-undang sebelum Perubahan UUD, dapat mengakibatkan bertumpuknya pekerjaan MK untuk menerima permohonan pengujian terhadap berbagai perundang-undangan yang lahir sejak jaman Belanda, termasuk seluruh pasal KUH Pidana, KUH Perdata dan lain-lain yang sangat banyak.

Disamping itu undang-undang dapat saja memberikan pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang dengan pertimbangan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan karena pertimbangan moral, agama dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Hal ini berarti bahwa pembatasan atas kebebasan setiap orang untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu undang-undang adalah sah-sah saja dan tidak perlu dipertentangkan dengan UUD, manakala pembatasan itu untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama serta ketertiban umum atau untuk menghormati hak asasi orang lain.

Pembatasan yang diatur dalam pasal 50 UU MK itu dimaksudkan hanya semata-mata untuk memenuhi tuntatan yang adil sesuai dengan pertimbangan untuk mengakkan ketertiban umum, yaitu agar supaya tidak memberikan peluang yang terlalu bebas untuk menguji seluruh undang-undang tanpa batas untuk menghindari potensi menumpuknya perkara yang akan diajukan kepada MK.

 


[1] Prinsip-prinsip hukum umum, seperti prinsip-prinsip keadilan, prinsip kepastian dan ketertiban hukum, prinsip kegunaan hukum dan lain-lain

 
20 Comments

Posted by on October 13, 2008 in Makalah

 

20 responses to “PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TANPA BATAS

  1. bandi muharam asmara

    October 30, 2008 at 9:34 AM

    ass.pak hamdan.sy bandi mahasiswa unpad.oleh pembimbing sy, sy dsarankan utk mewawancarai bpk.sy sdh serahkan surat pengantar nya ke kantor hukum bpk, tp sampai saat ini blm ad jawaban.klo bpk berkenan, mgkn sy bs buat janji wawancara dgn bpk.terima ksh atas perhatiannya.

    Saya belum sempat baca suratnya, harap telepon langsung saja ke kantor saya 0217243314 atau 0217245516 bicara dengan sekretaris saya Desy.
    Terima kasih.

     
  2. bandi muharam asmara

    November 5, 2008 at 2:06 PM

    terima kasih atas kesediaan bpk utk wawancara beberapa waktu lalu.

     
  3. irfan suaib

    April 23, 2011 at 10:52 AM

    terima kasi atas materix pak kebetulan saya mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan legal standing pemohon perorangan.,.,.sya merasa sangat terbantu dengan materi bapak

     
  4. udin

    October 10, 2011 at 2:43 PM

    Pak…. dengan alasan tdk berlaku surut dan penumpukan perkara di MK saya pikir tidak cukup untuk menolak yudicial review UU “purbakala” sepanjang UU tersebut masih berlaku karena bagaimana mungkin UU tersebut masih diperlakukan sementara bertentangan dengan UUD yang belaku saat ini (jadi UU “purbakala” akan bertentangan dengan UUD secara berkepanjangan).

     
  5. wahyudi

    December 3, 2011 at 1:05 AM

    MOHON PETUNJUK :
    apakah diperbolehkan dalam 1 (satu) wilayah kerja daerah otonomi terdapat 2 (dua) wilayah kerja instansi vertikal di daerah tersebut.
    Pertanyaan ini diajukan karena bilamana hal ini diperbolehkan maka akan mengganggu protokoler organisasi, misal bagaimana bila bupati akan berkonsultasi tentang pertanahan, sedangkan pada daerahnya terdapat 2(dua) kepala kantor ?

    Terima kasih, Salam

     
  6. Omer

    December 16, 2011 at 12:47 PM

    Ass Pak Hamdan Zoelva
    Saya sudah mencari-cari tapi ga ketemu juga Pak, saya mau tanya Pak Perpu apa sajakah yang sudah di uji oleh MK?
    Saya juga mau tau Pak, secara jelas dasar MK menguji Perpu tersebut karena MK pada dasarnya hanya memiliki wewenang menguji UU yang berkiblat pada UUD.

    Mohon tanggapannya Pak
    Terimakasih sebelumnya

     
    • hamdanzoelva

      December 19, 2011 at 10:13 PM

      Sdr Omer, anda buka saja laman MK, disana ada putusan mengenai Perpu KPK yang dibatalkan oleh MK. Saya tdk hafal nomernya, krn bgt banyaknya outusan MK atau silahkan datang riset langsung saja di MK

       
  7. nones sianipar

    February 19, 2012 at 7:21 PM

    salam sejahtera pak hamdan
    saya mhaswa fak hukum unsyiah pak, saya mau bertaya ni pak, bagaimana ketentuan putusan ultra petita dlm hal pengujian undang2 di negara lain pak??ada gak pak buku mengenai ultra petita di negara2 lain??karena saya cari2 gak ada pak..tlg bantuannya pak..karna saya sangat tertarik mengenai pengujian uu ni pak khususnya ultra petita..mksih pak

     
    • hamdanzoelva

      February 21, 2012 at 8:35 PM

      Pada umumnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan konstitusionalitas suatu norma undang-undang selalu dimungkinkan ultra petita, karena putusan yang demikian memiliki aspek publik. Semua negara yang memiliki mekanisme pengujian undang-ndang melalui pengadilan menerapkan ultra petita secara terbatas. Kasus pertama yang terkenal adalah putusan Hakim Agung Amerika Serikat Marshal pada tahun 1803 yang sangat ultra petita. Banyak sekali buku mengenai hal itu, anda bisa cari info melalui internet.

       
  8. isna farichah

    March 25, 2012 at 12:59 PM

    selamat siang pak hamdan..
    saya isna mahasiswa fakultas hukum Universitas jember,
    mohon bantuan pak untuk memberikan insipirasi referensi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

    terima kasih pak..

     
  9. GPM04

    December 4, 2012 at 8:56 PM

    ass,maaf sy copy materinya buat pembelajaran

     
  10. adrian faridhi

    April 4, 2013 at 4:39 PM

    aslkm pak hamdan,
    saya mahasiswa pasca sarjana dari unand, kalau saya bole tau pak,mengenai penyimpangan asas nemo judex ideoneus in propria causa di mk itu bagaimana?untuk referensi kira2 apa yang bisa dijadikan rujukan pak
    terima kasih sebelumnya

     
    • hamdanzoelva

      April 5, 2013 at 2:38 PM

      Asas nemo yudex causa sua, sudah banyak dismpangi oleh MK. Anda bisa lihat dalam beberapa putusan MK, mengenai pengujian UU MK.

       
  11. Melky

    July 27, 2013 at 4:57 AM

    Pak Hamdan, apakah buku bapak tentang impeachment masih bisa saya dapatkan? apakah ada link soft copy yang bisa saya baca selengkapnya? dimana saya harus mencarinya, di beberapa bookstore sudah tidak ada. terima kasih. salam.

     
    • hamdanzoelva

      July 27, 2013 at 10:30 AM

      Memang sudah tidak ada di toko buku. Bisa dibaca di perpustakaan Mahkamab Konstitusi RI. Tidak bisa di download di internet.

       
  12. Anwar Sidik

    November 7, 2013 at 9:12 AM

    tulisan-tulisan abang saya usulkan untuk diterbitkan menjadi buku agar libeih luas lagi masyarakat yang membacax disamping buku Abang lainnya. tulisan di blog ini menambah khasanah pemahaman saya.

     
    • Anwar Sidik

      November 7, 2013 at 9:15 AM

      karena kesbikun Abang selaku ketua MK kalau bisa tetap mengisi Blogx.

       
      • hamdanzoelva

        November 10, 2013 at 2:32 PM

        Iya. Akan segera di update, insya Allah

         
    • hamdanzoelva

      November 10, 2013 at 2:33 PM

      Iya, memang demikian rencananya

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: