RSS

MUNGKINKAH QUR’AN MENGATUR NEGARA ?*)

13 Oct

Pengantar

Tulisan ini, adalah tulisan Al Magfirullah M. Natsir, ketika masih hidup. Saya merasa ada manfaatnya  tulisan tersebut dimuat dalam blog ini untuk menjadi renungan bagi kita semua. Berikut saya muat seutuhnya tulisan tersebut.

 

Seringkali orang bertanya : “Bagaimana caranya Tuan hendak mengatur Negara dengan Islam itu? Apakah Qur’an Tuan itu cukup untuk mengatur Negara dalam abad ke 20 ini, yang bukan sedikit seluk beluknya, amat gecompliceerd dan sulit rumit?”

Kita menjawab :”Memang, kalau kita buka Qur’an, kita tidak akan bertemu didalamnya petunjuk-petunjuk untuk merancangkan Anggaran Belanja Negara, tak ada didalamnya cara-cara untuk mengatur contingenteering, tidak bersua didalamnya peraturan valuta dan aturan devisa dan lain-lain semacam itu. Tidak pula akan berjumpa didalamnya cara-cara mengatur lalu lintas ‘menurut Islam’, tak ada juga cara memasang antene radio ‘menurut Qur’an’, tak ada peraturan evakuasi dan penjagaan bahaya udara ‘menurut Sunnah’ serta 1001 macam lagi hal-hal yang semacam itu, yang menjadikan suatu Negara modern jadi sulit-rumit, dan gecompliceerd itu.

Tidak! Ini semua sudah tentu tidak ada, dan memang tidak perlu diatur dengan Wahyu Ilahi yang bersifat kekal. Sebab semua ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan, yang selalu bertukar dan beredar menurut tempat, zaman dan keadaan.

Yang diatur oleh Islam ialah dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluannya selama manusia masih bersifat manusia, baik ia manusia zaman onta ataupun manusia zaman kapal terbang, atau manusia zaman kapal stratosfeer, dan lain-lainnya nanti.

Ditetapkan oleh Islam untuk keselamatan masyarakat manusia, beberapa sifat yang perlu ada pada seseorang yang akan dipilih menjadi Ketua atau Kepala Negara. Dan diperingatkan pula orang-orang yang macam manakah, yang kepadanya tidak boleh diserahkan kekuasaan dan urusan. Apakah bunyi gelar atau titel yang harus diberikan kepada Kepala Negara itu, sebagaimana telah kita katakan, tidak menjadi syarat yang terpenting. Khalifah boleh, Amiril-Mukminin boleh, Presiden boleh, apa saja boleh, asal sifat-sifat, hak dan kewajibannya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Ditetapkan bahwa yang akan jadi kriteria atau ukuran untuk melantik yang akan jadi Kepala itu, adalah Agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, jadi bukanlah bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleknya saja.

Ditetapkan bahwa si Kepala itu wajib bermusyawarah dengan orang-orang yang patut dan layak dibawanya bermusyawarah dalam urusan yang mengenai umat, yakni dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan lebih dahulu. Tapi bukan dalam hal hukum-hukum yang telah ada ketentuannya dalam Agama. Apakah permusyawarahan itu dilakukan sebagaimana Sayidina Abu Bakar bermusyawarah dengan Amir-Amirnya dipadang pasir dan dibawah pohon korma, ataukah diatur dalam parlementer-stelsel seperti diabad ke 20 ini, ataukah akan dipakai individual-kiesrecht ataukah organisch-kiesrecht, tidak ditetapkan dalam agama Islam. Hal ini diserahkan dengan leluasa kepada ijtihad kita sendiri, betapa yang cocok dengan jaman kita pula, asal permusyawarahan atau syura itu ada berlaku!

Ditetapkan beberapa hak dan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah dalam garis-garis besarnya. Kewajiban, tanggung jawab, dan cara-cara yang mesti dikerjakan bagi pihak yang berkuasa, dan kewajiban mengikut, disamping hak mengoreksi dan kalau perlu mengingkari kekuasaan, bagi yang diperintah, kalau kejadian yang memerintah salah dan melanggar hak-hak menurut ajaran Islam.

Ditetapkan oleh Islam bermacam aturan pembasmi bermacam-macam penyakit masyarakat yang besar-besar, yang ada dari dahulu sampai sekarang dan akan ada selama dunia terkembang, umpamanya yang berkenaan dengan minum alkohol, yang bertukar bulu dari zaman ‘tuak’ ke zaman ‘wisky’, penyakit pencurian, perjudian, kecabulan, yaitu penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat Timur dan masyarakat Barat, dalam masyarakat onta dan masyarakat keledai dan lebih-lebih lagi dalam masyarakat kapal udara dan televisi.

Ditetapkan beberapa undang-undang yang mengatur kehidupan berumah tangga, rumah tangga yang masing-masingnya menjadi anggota dari masyarakat yang lebih besar, berupa peraturan perkawinan dan perceraian, peraturan warisan dan orang-orang yang mewarisi.

Ditetapkan beberapa undang-undang berkenaan dengan soal kemasyarakatan yang besar-besar, antara lain yang berkenaan dengan memberantas kemiskinan dan kefakiran, yang berkenaan dengan pembagian kekayaan umat, yakni pengaturan Zakat, Fitrah dan Sedekah disamping larangan riba, untuk menjaga agar jangan selamanya ada jurang yang amat dalam antara si kaya dan si miskin, suatu hal yang dari abad ke abad, senantiasa mempengaruhi, bahkan boleh dikatakan menjadi faktor yang terpenting, yang menentukan nasib bermacam-macam umat.

Beberapa soal yang kita bawakan ini, kita kemukakan sebagai contoh :

Dengan ringkas boleh kita simpulkan, bahwa hal-hal semacam inilah yang ditetapkan oleh Agama Islam, aturan yang sederajat dengan inilah yang kita dapati dalam undang-undang Islam, yakni garis besar dari bermacam-macam peraturan yang mengenai kehidupan seseorang, dan yang mengenai kehidupan bermasyarakat. Semua itu tidak akan berubah dan tidak boleh berubah untuk keselamatan seorang dan kesentosaan masyarakat itu sendiri, selama perseorangan dan masyarakat itu masih terdiri dari manusia yang terjadi dari darah dan daging, dan selama manusia itu belum menjadi malaikat.

Kita ingin bertanya kepada kaum Kemalisten yang melemparkan undang-undang agama Islam jauh-jauh, dengan alasan ‘progress’ dan dengan perjuangan mereka yang bersifat to be or not to be itu: ‘progress’ manakah yang akan terhalang, apabila pemabokan dan kecabulan dibasmi dengan keras; kemajuan ekonomi manakah yang akan seret, apabila lintah darat yang menghisap darah rakyat yang miskin itu tidak diberi hidup; progress politik yang macam mana pulakah yang akan terhalang apabila orang-orang yang akan duduk memegang kekuasaan itu dimestikan berakhlak dan berbudi-pekerti yang baik; “to be” yang macam mana pulakah yang tak akan tercapai apabila rumah-rumah tangga yang bersusun menjadi negara diatur dengan menentukan hak dan kewajiban berumahtangga dan hak waris-mewarisi sebagaimana yang ditentukan oleh Islam itu?

Kita teruskan! Adapun urusan–urusan yang diluar hal-hal yang telah ditetapkan Agama, semuanya boleh kita atur menurut keadaan zaman, dengan cara-cara yang munasabah, dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan. Boleh diadakan peraturannya dengan ijtihad dizaman kita sekarang, disusun dengan permusyawaratan antara orang-orang ahli dalam masing-masing urusan, sebagai negara-negara lain berbuat begitu. Dan bila sudah ada aturan dan sistem, yang dikehendaki itu terdapat dilain-lain negara, kita orang Islam ada hak untuk mencontoh dari negara itu selama tidak berlawanan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang diadakan Islam. Sebab tiap-tiap hasil kebudayaan, bukanlah monopolinya suatu bangsa atau salah satu negara saja, yang tidak berlawanan dengan Agama kita, dari Inggris, dari Jepang, dari Rusia atau dari Finlandia umpamanya.

Negeri-negeri yang bukan Islampun, juga menyusun peraturan kenegaraannya dengan tidak kurang pula mencontoh dari undang-undang Negara lain yang telah ada lebih dulu dan yang lebih tinggi kecerdasannya dalam soal-soal kenegaraan. Undang-Undang Kehakiman Roma masih ada bekas-bekasnya dalam negara-negara di Eropa, sampai sekarang kode-sipil dan kode Penal dari Napoleon juga tak kurang diambil oper oleh bermacam-macam negara, dengam perubahan-perubahan dimana perlu. Juga bagi kita kaum Muslimin, dilapangan ini terbuka pintu ijtihad dan pintu musyawarah dengan luas sekali.

Hanya, kita kaum Muslimin tidak boleh mengambil atau menjiplak semua dengan begitu saja, dengan pejamkan mata, dan telan mentah-mentah apa yang ada. Dalam ijtihad, atau ketika kita mengambil contoh dari orang lain, atau dalam kita menyusun peraturan yang baru itu, kita kaum Muslimin haruslah senantiasa memakai Wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul jadi ukuran dan kriteria, untuk menyaring manakah yang boleh dipakai dan manakah yang harus disingkirkan.

 

 

 
20 Comments

Posted by on October 13, 2008 in Pemikiran

 

20 responses to “MUNGKINKAH QUR’AN MENGATUR NEGARA ?*)

  1. syaiful

    January 22, 2009 at 8:36 PM

    kunjungan perdana dari saya dari Pekanbaru. salam ukhuwwah.

     
    • hamdanzoelva

      January 27, 2009 at 7:58 AM

      Terima kasih, telah berkunjung ke situs ini.

       
  2. abifasya

    February 11, 2009 at 10:07 AM

    Assalaamu “alaikum
    Selamat berjuang Bang, saya mantan pengurus pbb pac tanah sareal dan masih mencintai pbb walau ada kendala untuk menjadi pengurus karena saya telah jadi pns. Berkenaan dengan judul artikel abang di atas saya akan bertanya kepada abang, tapi nanti akan saya sampaikan lewat email. yang jelas saat ini saya merasa prihatin karena di suatu tempat ada orang yg mengajarkan Al Qur’an dengan pemahaman hikmahnya dll telah dianggap sebagai aliran sesat. o.. ya bang ditunggu kunjungan balasannya.
    Wassalaam

     
    • hamdanzoelva

      February 16, 2009 at 12:41 AM

      Terima kasih, begitulah seharusnya berpartai. harus ada kecintaan pada warna idiologisnya terlepas dari perilaku pengurusnya pada waktu dan tempat tertentu.

       
  3. K.Nasirhady Samarang SH

    February 19, 2009 at 9:37 AM

    Tema yang sangat provokatif sekaligus menarik. dalam sebuah buku Filsafat hukum islam (saya lupa lagi siapa yng nulis) disana disebutkan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang mempunyai daya adaptabilitas (daya suai) yang tepat sesuai dengan tuntutan dan perubahan sosial yang terjadi. hukum itu begitu cepat merespon perubahan yang terjadi sehingga berbagai judgement filosofis, yuridis, dan sosiologis begitu “mungkin” perfectsionis sesuai dengan harapan masyarakat.

    sebagaimana kita ketahui bersama hiraerkis ‘perundang-undangan’ dalam islam adalah:
    1. Alquran
    2. HAdist
    3. Ijma/ijtihad para fuqoha
    4. Qiyas

    sedikitpun saya tidak meragukan keaguangan dan petujuk bagi seluruh manusia (hudallil muttaqien) dalam menata seluruh pranata kehidupan dari pranata kehidupan yang palng kecil (anpus) sampai bernegara. namun bagaimana mungkin fleksibitas perubahan sosial dapat terjawab oleh Al-quran yang bersifat sakral dan cenderung tidak memiliki daya adaptabilitas terhadap fleksibilitas perubahan sosial yang sangat cepat…

    kalaupun seluruh perubahan sosial tersebut dapat tercapai dengan melakukan kontruksi hukum (sebagai respon kekosongan hukum guna menjawab persoalan yng tdk diatur dalam Al-Quran) dengan cara dilakukannya Ijtihad/Qiyas..sejauhmana kredibilitas dan kapabilitas para mujtahid dalam memutus suatu perubahan tersebut, sementara kita saksikan bersama , terlalu banyak tercecer sekte-sekte fuqoha dalam islam….

    salam silaturahm ..

     
    • hamdanzoelva

      February 24, 2009 at 5:13 AM

      Iya, saya punya banyak tulisan lepas tokoh-toko lama yang tidak lagi diterbitkan.

       
  4. K.Nasirhady Samarang SH

    February 26, 2009 at 2:55 AM

    “Justeru syari’at Islam memiliki flektibilats yang sangat tingggi terhadap locus dan tempus berlakunya hukum. Banyaknya mazhab hukum fiqih menunjukkan keragaman dalam implementasi syari’ah. Bukan pada zaman Umar ra, pernah tidak menghukum ptong tangan terhadap pencuri karena alasan kemiskinan. Bagian terbesar hukum Islam ditentukan berdasarkan Ta’zir (ketentuan pemerintah/negara setempat), hudud dan qisahas misalnya hanya terdiri dari beberapa jenis tindak pidana saja. Di luar itu adalah ta’zir.”
    ========================================
    persoalan selanjutnya adalah persoalan Kepastian hukum.
    saya berpikir persoalan Kepastian Hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis (sebagaimana contoh Umar ra.). Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

    apabila melihat contoh kasus yang abang berikan, untuk kasus Ummar ra. dimana unsur kepastian hukum yang terdapat dalam Hukum ISlam?

    sebagaimana diketahui dalam bahasa kriminologi, ‘kejahatan kerah biru’ dilatarbelakangi karena adanya dorongan memenuhi kebutuhan hidup bukan demi kemewahan seperti kejahatan ‘kerah putih’. dengan demikian, dalam setiap harinya peradilan indonesia (kalau memakai hukum Islam) dapat memberikan pengampunan kepada orang yang nyata secara sah dan terbukti melakukan perbuatan hukum/pencurian.

    kemudian, kalu boleh mengutip penyataan yg dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.
    kalau saya resensikan dengan contoh kasus umar, mungkin saya berpikir, HUkum isalam tidak dapat menjadi pedoman untuk mengantisipasi kekhawatiran Thomas Hobbes, sebab sebagaimana abang sebutkan sebelumnya, Hukum Islam sangat fleksibel.. padahal saya pernah mengetahui, bahwa rosululloh SAW pernah berkata : “apabila Fatimah mencuri ,… aku sendiri yang akan memotong tangannya”… (itu bagi saya di fahami sebagai kepastian hukum islam yang harus di terapkan secara konsisten)..tapi ternyata ummar ra. tidak melakukan itu…

    wassalam.. terimakasih atas diskusinya..

     
  5. Hamdan Zoelva

    February 26, 2009 at 4:39 AM

    Norma itu dalam tingkat implementasinya tidak seperti rumus matematika. Menghadapi kasus2 konkrit seorang Qadi harus memutus sesuai dengan kondisi locus, tempus serta factum yang melingkupi kasus itu. Norma adalah sesuatu yang bisa langgeng dan tetap. hukum hudud untuk pencuri sebagai norma pokok, tidak bisa kita ubah karena itu norma ilahi. Tapi implementasi hudud dalam praktik harus dikaitkan dengan kasusnya in concrito. Itulah sebabnya perdebatan dalam dunia kehakiman menjadi sangat luar biasa tentang hukuman korupsi di daerah miskin yang nilai korupsi 1 milyar, maka hukumannya akan bisa sama dengan hukum korupsi 10 milyar untuk daerah yang kaya. Atau korupsi oleh aparat penegak hukum lebih berat hukumannnya dibanding oleh pejabat biasa atau swasta. Demikianlah juga dalam hukum Islam. Karena itu ada berbagai macam metode tafsir dalam fiqih antara lain u’ruf yang melihat pada kondisi dan adat istiadat setempat dalam implementasi norma hukum. Kalau ucapan Rasulullah untuk memotong tangan anaknya jika mencuri, itu adalah penggambaran betapa Rasul tidak KKN walaupun terhadap anaknya sendiri ketika menjatuhkan hukuman.

     
  6. Ela Laila

    May 5, 2009 at 12:17 PM

    kenapa tidak??
    walau ya masalah keduniaan kan kalian yang lebih tahu…..

     
  7. muchlis

    May 16, 2009 at 1:04 PM

    jagan kau ragu dengan aturan yang telah aku berikan kepada kalian, apabila kalian menjalankan perintah ku maka lihatlah kebaikan yang datang dari ku untuk kalian dan apabila kalian hendak mengingkari kebenaran maka celakalah bagia kalia.
    wahai umat Muslim jangan kau takut untuk menerima syariat Islam niscaya Allah akan bersama kita,alangkah ruginya kita kaum muslim Indonesia tidak mau menegakkan syariat yang menunjukan keselamatan dunia dan akhirat. Berpikirlah untuk keselamatan.

     
  8. muchlis

    May 16, 2009 at 1:07 PM

    jagan kau ragu dengan aturan yang telah aku berikan kepada kalian, apabila kalian menjalankan perintah ku maka lihatlah kebaikan yang datang dari ku untuk kalian dan apabila kalian hendak mengingkari kebenaran maka celakalah bagia kalian.
    wahai umat Muslim jangan kau takut untuk menerima syariat Islam niscaya Allah akan bersama kita,alangkah ruginya kita kaum muslim Indonesia tidak mau menegakkan syariat yang menunjukan keselamatan dunia dan akhirat. Berpikirlah untuk keselamatan.

     
  9. ismail syarief

    June 15, 2012 at 9:47 AM

    asslm.pak hamdan yg terhrmt…scr prbd sy bgga sbg warg NTB krn punya tkoh spt anda…mhn info mengenai klnjutn perjuangn kita melalui PBB…lm kenl dr sy ismail-Narmada-lombok barat..

     
    • hamdanzoelva

      June 17, 2012 at 9:53 AM

      Terima kasih. PBB tetap jalan seperti biasa. Hanya sementara ni selama jadi hakim konstitusi, harus menjadi seorang yang non partai

       
    • hamdanzoelva

      July 12, 2012 at 8:55 AM

      Selama menjadi hakim saya menjadi orang independen. Hanya, saya tetap berharaap pbb tetap eksis. Dan harus tetap eksis.

       
  10. Muliadi M Amin

    January 10, 2013 at 12:05 AM

    unutk kenal pbb secara utuh tuh….referensinya apa?saya ngeliat pbb pudar n terus pudar….th 2004 saya nyoblos pbb lho

     
  11. Islam Tanpa Riba (@dinarfirst)

    July 31, 2013 at 1:18 AM

    @hamdanzoelva salam kenal, silahkan mampir ke http://www.dinarfirst.org

     
  12. Moh. Syamsul Rijal

    December 14, 2013 at 3:45 PM

    Assalamualaikum Wr.Wb. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terilihnya Bapak sbg ketua MK RI, dan mudah2an segala beban tugas dan tanggung jawab Bapak sbg Ketua MK RI dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin ya Robbal Alamin. dulu saya diminta orang tua saya untuk memilih Bapak sewaktu mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI sempat saya bertanya pada orang tua saya “siapa Beliau” jawabannya Beliau Calon dari PBB yang memiliki Potensi besar untuk memajukan bangsa ini dan akhirnya saya coblos nama Bapak waktu itu, baru sekarang saya temukan blog Bapak dan dapat membaca karya-karya pemikiran Bapak sungguh luar biasa….. saya sangat salut kepada Bapak teruslah berkarya dan jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya agar putra NTB dapat lebih banyak berkiprah dipusat untuk membantu memajukan NTB dimasa-masa yang akan datang…. sukses selalu buat Bapak…

     
  13. dheaqotrunnada

    August 11, 2014 at 11:45 AM

    Reblogged this on Dhea Qotrunnada and commented:
    izin Reblog ya Yang Mulia Pak Hamdan …. terimakasih

     
  14. Amiril Lazuardi

    August 30, 2014 at 10:14 PM

    Inspiratif bapak, Terima kasih
    salam ta’dzim saya mahasiswa Syariah UIN Malang

     
  15. SUSANTY HARIANY

    January 11, 2015 at 7:07 AM

    Assalamualaikum
    saya mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
    semoga bapak selalu berpegang teguh kepada sumber hukum Islam dalam memutuskan perkara dengan tidak mengenyampingkan konstitusi kita

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: