RSS

Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945


Oleh: Hamdan Zoelva

1. Pendahuluan

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1999, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sisitem pemerintahan dan ketatanegaraan kita sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan undang-undang dasar ini, sebenarnya terjadi demikian cepat tanpa dimulai oleh sebuah perencanaan panjang. Hal ini terjadi karena didorong oleh tuntutan perubahan-perubahan yang sangat kuat pada awal reformasi antara lain tuntutan atas kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, penegakkan hukum yang lebih baik, penghromatan atas hak-hak asasi manusia dan berbagai tuntutan perubahan-perubahan lainnya. Read the rest of this entry »

 
14 Comments

Posted by on March 11, 2008 in Pemikiran

 

Tags: , ,

Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia


Oleh Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

I. Pendahuluan

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi.[1] Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. Read the rest of this entry »

 
83 Comments

Posted by on February 20, 2008 in Pemikiran

 

Tags: ,

Konsekuensi Implementasi HAM dalam UUD 1945


Oleh: Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa catatan tambahan melengkapi apa yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Pak Albert Hasibuan dalam makalahnya yang baru saja disampaikan. Dalam banyak hal saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Pak Albert. Hanya beberapa catatan yang perlu saya kemukakan untuk menanggapi Pak Albert yang akan disampaikan pada bagian akhir pandangan saya. Pada kesempatan awal ini saya ingin memberikan beberapa catatan yang saya anggap penting berkaitan dengan pencantuman 10 Pasal HAM pada perubahan UUD 1945. Read the rest of this entry »

 
17 Comments

Posted by on February 18, 2008 in Pemikiran

 

Tags: ,

Membangun Mekanisme Kontrol atas Presiden


Judul buku: Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945;

Pengarang: Hamdan Zoelva;

Penerbit: Konstitusi Press, Jakarta;

Cetakan: pertama, Juni 2005;

Tebal: x+238 halaman.


Sekilas melihat judulnya, terkesan buku ini seperti tidak membicarakan sistem konstitusi di Indonesia. Terutama disebabkan pemilihan istilah impeachment yang tidak dikenal dalam sistem perundangan di Indonesia. Namun, disadari atau tidak proses impeachment sering terjadi di Indonesia. Menengok ke sejarah, empat dari lima presiden yang pernah dimiliki Indonesia tidak mampu menyelesaikan masa jabatannya.  Setidaknya dua diantaranya, Soekarno dan Abdurahman Wahid, diberhentikan oleh parlemen (MPRS/MPR). Walaupun pemberhentiannya taat pada konstitusi, namun pemetaan politik dan kepentingan cukup mewarnai proses pemberhentian kedua presiden tersebut. Read the rest of this entry »

 
Comments Off

Posted by on December 21, 2007 in Karya Ilmiah

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 41 other followers