Comments for Hamdan Zoelva

Comment on FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT ILMU by Ben

Ben — Fri, 27 Nov 2009 14:27:06 +0000

Bila Bapak berkenan, saya mau menggunakan tulisan Bapak sebagai rujukan tulisan saya. Terimakasih

Comment on NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA by hamdanzoelva

hamdanzoelva — Thu, 26 Nov 2009 10:33:18 +0000

Ok, silahkan asal dikutip sumber sesuai etika ilmiah.

Comment on NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA by dice

dice — Thu, 26 Nov 2009 01:07:33 +0000

pak.. saya minta izin untuk mengambil bahan ini untuk makalah tugas pancasila… apakah bapak mengizinkan??

Comment on MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI by hamdanzoelva

hamdanzoelva — Fri, 30 Oct 2009 07:36:13 +0000

Terima kasih. Judul yang cukup bagus untuk diteliti. Dua tulisan pendek saya dalam blog ini yakni tentang Mahkamah Konstitusai dan Negara hukum Pancasila, cukup untuk membuka wawasan awal tentang materi ini.

Comment on MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI by Rico Ricardo O. P

Rico Ricardo O. P — Thu, 29 Oct 2009 07:54:52 +0000

salam kenal, pak skripsi saya tentang kedudukan mahkamah konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan perbandingannya dalam perwujudan negara hukum di Republik Indonesia. pak saya ingin belajar banyak tentang ketatanegaraan dan saya ingin sekali dapat bergabung dengan bapak trima kasih

Comment on MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI by Rico Ricardo O. P

Rico Ricardo O. P — Thu, 29 Oct 2009 07:46:45 +0000

salam kenal, pak skripsi saya tentang kedudukan mahkamah konstitusi berdasarkan UUD 1945 dalam perwujudan negara hukum di Republik Indonesia.

Comment on Kiprah by Muhammad sulhan

Muhammad sulhan — Tue, 20 Oct 2009 17:01:44 +0000

maju terus bang semoga Allah selalu meridhoi segala upaya abang untuk kebaikan negri kita,amin!YAKUSA Sulhan bima

Comment on Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia by hamdanzoelva

hamdanzoelva — Tue, 20 Oct 2009 08:59:34 +0000

Austin tidaklah mengabaikan unsur kedaulatan, tetapi Austin hendak menegaskan bahwa kedaulatan tidak perlu di bahas, karena kedaulatan ada pada kenyataannya yang menentukan eksistensi hukum positif. Memang kedaulatan berada di luar hukum, sama halnya dengan moral yang berada di luar hukum. Kedautalatan adalah sebuah kenyataan politik, yang menurut Austin tidak ditentukan oleh hukum. Dengan demikian kedaulatan adalah berada pada ranah politik.

Comment on Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia by Ipang

Ipang — Mon, 19 Oct 2009 04:58:02 +0000

Bang Hamdan Zoelva, setelah membaca tulisan abang di atas, ada bebrapa hal yang mengganggu pikiran saya, dan melalui thread ini sy ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Sebelum dan sesudahnya, sy ucapkan terimakasih.

Dari konsep John Austin yang menyatakan bahwa “ada empat unsur hukum yaitu adanya perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan yang tidak memenuhi ke empat unsur ini tidak dapat dikatan sebagai positive law” Dan kesimpulan dari ajaran analytical jurisprudence John Austin juga yang menyatakan bahwa “kedaulatan adalah hal di luar hukum, yaitu berada pada dunia politik atau sosiologi karenanya tidak perlu dipersoalkan sebab dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataan.”

Saya menganggap kedua pernyataan dari seorang John Austin itu sangat bertolak belakang, karena disatu sisi memerlukan unsur kedaulatan untuk membuat hukum itu menjadi hukum positif, sedangkan di pernyataan terakhir, yang mengatakan bahwa hukum justru mengabaikan unsur kedaulatan.

Comment on NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA by Hukum Pancasila « Studi Hukum

Hukum Pancasila « Studi Hukum — Wed, 14 Oct 2009 15:54:43 +0000

[...] Negara Hukum dalam perspektif Pancasila [...]

Comment on NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA by hamdanzoelva

hamdanzoelva — Sun, 11 Oct 2009 11:05:06 +0000

Pada dasarnya kedua istilah itu mengandung makna yang sama yang diterjemahkan dari bahasa belanda Rechtstaats atau istulah rule of law dari sistem comman law. Akan tetapi pada penggunaanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Kalau kita mempergunakan istilah negara yang berdasarkan hukum, menunjuk pada makna yang lebih spesifik bahwa negara harus berdasarkan atas hukum dalam arti due proses of law. Sedangkan jika istilah negara hukum maknanya menjadi lebih luas, dimana didalamnya terkandung adanya supremacy of law, due process of law, independency of judiciary. Ketiga prinsip inilah yan dan menyangga tegaknya negara hukum.
Indonrsia sebaiknya mempergunakan istilah negara hukum, seperti termuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Kalau seluruh pejabat hukum berkonspirasi, masih ada penyangganya yaitu institusi politik DPR dan kontrol langsung masyarakat melalui media, protes, unjuk rasa dan lain-lain. Itu semua adalah perangkat negara demokrasi. Karena itu, hukum dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. kalau negara berdasarkan hukum saja maka dapat muncul sebuah negara yang mempergunakan hukum utk kekuasaan yang dikenal dengan rule by law. Kalau seluruh institusi politik berkonspirasi, runtuhlah negara hukum itu.

Comment on NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA by Bambang Pranoto

Bambang Pranoto — Sat, 10 Oct 2009 02:54:33 +0000

Bung Hamdan Zulfa, saya awam dan tentu dapat mewakili banyak orang yang tidak mudeng hukum. Mau tanya ;
1. Apa sih bedanya negara hukum dengan negara yang berdasarkan hukum.? Tepatnya untuk Indonesia itu yang mana.
2.Apa boleh saya berpendapat, apapun yang tepat bagi indonesia prakteknya adalan negara yang berdasarkan kekuasaan (atas nama hukum)
3. Kalau polisi, jaksa, hakim dan hingga pejabat hukum yang tertinggi dinegara kita berkonspirasi melanggar hukum siapa yang harus bertindak atas nama hukum?

Terima kasih.
Bambang Pranoto

Comment on Kiprah by hamdanzoelva

hamdanzoelva — Wed, 09 Sep 2009 03:26:08 +0000

Terima kasih Keyla. bisa berkunjung di blog ini. sukses selalu ya!

Comment on Kiprah by reysha

reysha — Tue, 08 Sep 2009 03:11:54 +0000

bagus…maju aja terus bersama kiprah2 yg baru…
tetep semangat ya abang;)

Comment on PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DI DPR by hamdanzoelva

hamdanzoelva — Mon, 07 Sep 2009 10:53:29 +0000

Selain di lingkungan peradilan agama, juga dapat berpraktik di seluruh lingkungan peradilan lainnya (umum, tun dan militer).