RSS

PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DI DPR

19 Mar

Pengantar

Tulisan ini sebenarnya adalah tulisan saya untuk suatu seminar di Makassar pada tahun 2003, segera setelah penyesahan RUU Advokat di DPR. Saya sendiri adalah Ketua Panitia Kerja yang membahas RUU itu di Komisi II DPR. Tulisan ini rasanya masih relevan untuk dimuat dalam blog ini, sebagai salah satu sumber histories dalam memahami undang-undang advokat. Semoga bermanfaat bagi pembaca blog ini.

Pendahuluan

Pembahasan RUU Advokat, menyita waktu yang cukup lama, yaitu selama lebih dari 2 tahun di DPR RI, sejak diajukan oleh Pemerintah sampai disahkan oleh DPR-RI dalam Rapat Paripurna pada bulan Pebruari 2003. Keberadaan Undang-Undang ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat khususnya para Advokat.

Bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan suatu kesepakatan atas berbagai pasal dan masalah yang menjadi muatan RUU Advokat. Hal ini disebakan oleh beragamnya latarbelakang para anggota DPR , baik latar belakang profesi maupun latarbelakang politik dari para anggota DPR yang membahas RUU ini. Hal ini pula yang menyebabkan pembahasan RUU ini memakan waktu yang cukup lama di DPR RI.

Undang-undang ini mengatur tentang profesi Advokat dan tidak mengatur profesi diluar profesi Advokat. Ketika diperdebatkan bahwa apakah lembaga bantuan hukum juga termasuk lingkup yang diatur dalam UU profesi Advokat?. Dalam pembicaraan di DPR mengenai bantuan hukum harus diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu undang-undang tentang bantuan hukum dan tidak diatur dalam undang-undang ini. Dengan pertimbangan itulah keberadan lembaga bantuan hukum tidak disinggung dalam undang-undang ini.

Pengertian Advokat yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang ini yaitu orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangan pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berikut beberapa hal penting yang menjadi perdebatan panjang diantara anggota DPR dan pemerintah, mengenai RUU ini yaitu mengenai syarat-syarat untuk menjadi Advokat, Status Advokat, kemandirian dan kekebalan Advokat, Organisasi Avokat serta pengawasan Advokat.

 

Syarat Menjadi Advokat

  1. Batas Umur Mekasimum Untuk Menjadi Advokat

Persoalan umur ini menjadi perdebatan yang sangat alot diantara anggota DPR, ketika ada usulan bahwa syarat maksimum seseorang untuk menjadi Advokat adalah 40 tahun (bukan syarat seorang Advokat harus pensiun, karena tidak ada umur pensiun untuk Advokat). Usulan ini berdasarkan pertimbangan bahwa seseorang yang hendak berprofesi sebagai Advokat haruslah dimulai sejak awal sehingga diharapkan akan menekuni profesi Advokat secara serius dan dapat bekerja secara lebih professional. Profesi Advokat tidak bisa menjadi tempat penampungan para pensiunan profesi lainnya. Pendapat ini didukung kuat oleh organisasi-organisasi Advokat.

Pada sisi lain ada para anggota yang tidak ingin adanya pembatasan umur maksimum itu, beralasan bahwa profesi Advokat adalah profesi bebas, swasta yang dapat saja dilakukan oleh setiap orang yang ahli dibidang hukum. Karena itu profesi advokat membutuhkan keahlian yang dapat saja dijalani oleh siapa saja yang merasa ahli dibidang hukum. Masalah akan diapakai oleh masyarakat atau tidak, hal itu diserahkan pada mekanisme pasar. Oleh karena itu tidak perlu ada batas umur maksimum untuk menjadi Advokat. Akibat persoalan ini, pembahasan RUU Advokat tertunda sampai hampir satu tahun. Mengatasi masalah ini, persoalan umur dipending dan dilanjutkan pada masalah-masalah lainnya. Pada akhirnya ketika saat mengakhir tugasnya, Panitia Kerja memutuskan untuk tidak membatasi umur maksimum ini, setelah proses lobby dan kesepakatan atas masalah masalah lainnya terutama masalah mekanisme rekruitmen Advokat. Karena pada akhirnya seseorang hanya dapat menjadi Advokat harus melalui seleksi oleh organisasi Advokat.

 

 

 

  1. Hanya Sarjana Hukum atau Termasuk Sarjana Syari’ah

RUU yang diajukan oleh Pemerintah, memberikan kemungkinan kepada Sarjana Syari’ah untuk menjadi Advokat, akan tetapi hanya terbatas untuk berpraktek di lingkungan Peradilan Agama. Pertimbangannya karena pekerjaan seorang yang berprofesi Advokat harus benar-benar seorang juris yang mendalami ilmu hukum secara khusus. Menurut pendapat kelompok ini, seorang Sarjana Syari’ah bukanlah seorang juris yang dimaksud itu akan tetapi seorang ahli agama dan khususnya hukum agama Islam. Walaupun diakui adanya matakuliah hukum umum pada Fakultas Syari’ah, tapi tidak mendalam seperti pada Fakultas Hukum. Apalagi mereka bukanlah Sarjana Hukum. Pendapat ini didukung kuat oleh seluruh organisasi Advokat. Perlakuan yang sama dengan sarhana syari’ah adalah Sarjana Hukum Militer dari Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Pada sisi lain terdapat usulan bahwa Sarjana Syariah harus diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum untuk menjadi Advokat dan tidak boleh ada diskriminasi, dengan pertimbangan bahwa Sarjana Syari’ah juga mempelajari Ilmu Hukum serta mendalami secara khusus Ilmu Hukum Islam. Masalah apakah jasanya dipakai oleh masyarakat atau tidak diserahkan kepada masyarakat, asal mereka lulus seleksi untuk menjadi Advokat. Perdebatan ini melebar sampai pada masalah mengapa Advokat Sarjana Hukum boleh praktek di Pengadilan Agama dan Advokat Sarjana Syari’ah tidak boleh praktek pada lingkungan Peradilan Umum.

Perdebatan masalah ini menjadi lebih rumit karena pemerintah pada akhirnya setuju dengan usulan diperbolehkannya Sarjana Syari’ah diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum, akan tetapi para Advokat yang menjadi anggota Tim Pemerintah tetap tidak setuju usulan baru ini, bahkan menimbulkan perdebatan dan kontoversi yang mengemuka di media massa.

Setelah melalui perdebatan panjang serta proses lobby antar fraksi dan pemerintah, persoalan ini diputuskan pada Rapat Pleno Komisi II bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu pada detik-detik akhir pengambilan keputusan atas seluruh materi RUU ini dengan mengakomodir usulan diperbolehkannya Sarjana Syari’ah dan termasuk sarjana dari perguruan tinggi hukum lainnya (termasuk Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk menjadi Advokat asal lulus seleksi menjadi Advokat. Dalam waktu yang bersamaan disepakati pula adanya kewajiban mengikuti pendidikan Advokat selama enam bulan bagi setiap orang yang hendak menjadi Advokat. Walaupun akhirnya, disetujui Sarjana Syari’ah dan Sarjana Perguruan Tinggi Hukum lainnya diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum untuk menjadi Advokat, tetapi Advokat Adnan Buyung Nasution yang mewakili organisasi Advokat memberikan catatan keberatannya.

 

  1. Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara

Masalah ini menjadi perdebatan ketika dibicarakan mengenai diperbolehkannya pegawai negeri yang menjadi dosen di perguruan tinggi untuk menjadi Advokat khususnya pada bidang non-litigasi. Beberapa anggota DPR, mepertanyakan kenapa harus ada kekhususan kepada para dosen? Mengapa tidak juga diberikan kepada pegawani negeri yang lainnya seperti pegawai biro hukum pada berbagai departemen dan staff pembinaan hukum pada POLRI maupun TNI? Dengan berbagai pertimbangan atas perdebatan yang muncul maka disepakati bahwa seluruh pegawai Negeri (sipil maupun militer) tidak dapat menjadi Advokat, dengan ketentuan bahwa tidak ada larangan bagi para daosen yang tergabung pada lembaga bantuan hukum dari universitasnya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena undang-undang ini tidak mengatur tentang bantuan hukum.

Mekanisme Pengangkatan Adovokat

  1. Pengangkatan Adovokat

Tidak ada persolan yang menimbulkan perdebatan tentang siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Advokat. Semua setujua bahwa Advokat diangkat dan diberhentikan oleh organisasi Advokat. Yang menjadi persoalan adalah mekanisme pengangkatan, magang, pendidikan serta mekanisme seleksi calon Advokat.

 

  1. Magang

Setiap calon Advokat diwajibkan untuk mengkuti magang di kantor Advokat secara terus menerus selama 2 tahun. Magang dimaksudkan agar calon Advokat dapat memeliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.

Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya tindakan diskrimisasi dari kantor Advokat dalam menerima calon Advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi peserta magang serta kwalifikasi kantor Advokat yang dapat menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah mengikuti magang. Akhirnya masalah ini disepakati dengan ketentuan bahwa Organisasi Advokat harus mengawasi proses magang ini dan hanya Kantor Advokat yang direkomendir oleh Organisasi Advokat yang dapat menerima dan memberikan rekomendasi bahwa calon Advokat telah mengikuti magang dikantor Advokat. Dasimping itu ditetapkan juga bahwa kantor Advokat yang direkomendir oleh Organisasi Advokat diwajibakan menerima peserta magang yang direkomendir oleh Organisasi Advokat.

 

  1. Pendidikan Advokat

Semula RUU yang diajukan oleh pemerintah tidak mencamtukan adanya kewajiban pendidikan bagi calon anggota Advokat. Namun setelah diterimanya rumusan Sarjana Syrai’ah dan Sarjana pendidikan tinggi hukum lainnya untuk menjadi Advokat, ada keinginan untuk mewajibakan mereka agar mengikuti pendidikan tambahan khusus tentang profesi Advokat selama 6 bulan. Setelah melalui perdebatan, maka disetujui adanya pendidikan tambahan bagi calon Advokat sebelum diangkat menjadi Advokat terhadap seluruh calon Advokat (tidak lagi dibatasi pada sarjana di luar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum), dengan pertimbangan bahwa kwalitas sarjana yang tidak merata dan perlunya pelajaran tambahan tentang profesi Advokat dan Kode Etik Advokat yang harus dipelajari dan dipahami secara khusus oleh para calon Advokat.

 

  1. Seleksi Untuk Menjadi Advokat

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai Advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Bagaimana pelaksanaan ujian ini oleh organisasi Advokat, tidak diatur oleh undang-undang ini akan tetapi diserahkan kepada organisasi Advokat.

Kemandirian Advokat

Kemandirian Advokat dalam undang-undang ini, nampak pada pengaturan tentang kemandirian Advokat dalam menjalankan profesinya dan kemadirian yang dimiliki oleh Organisasi Advokat. Paling tidak ada 7 ketentuan yang mengatur tentang kemandirian Advokat (yaitu dalam 7 pasal) dalam menjalankan profesinya, yaitu :

 

- Status Advokat sebagai penegak hukum (pasal 5)

- Kebebasan mengeluarkan pendapat dan pernyataan didepan sidang pengadilan dalam membela kliennya (pasal 14)

- Kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya (didalam maupun di luar pengadilan) (pasal 15)

- Tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik (pasal 16)

- Hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya (pasal 17)

- Kewajiban menjaga rahasia dari apa yang diketahuinya dari kliennya dan hak kerahasiaan hubungan dengan klien (pasal 19), serta

- Hak atas honorarium yang ditentukan atas kesepakatan. (pasal 21).

 

Ketentuank-ketentuan mengenai kemandirian Advokat memperoleh perhatian yang sangat serius dari para anggota DPR, terutama anggota DPR yang bukan dari latar belakang Advokat atau ahli hukum. Berbagai pertanyaan dan pemikiran berkaitan dengan masalah ini antara lain, apa benar Advokat itu penegak hukum, apabila benar Advokat itu memiliki imunitas serta kerahasiaan hubungan dengan klien serta apa yang dimaksud dengan kebebasan Advokat? Padahal pada sisi lain, profesi Advokat adalah profesi yang bersifat swasta.

Merespons berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersebut setelah melalui perdebatan, disimpulkan bahwa yang dimaksud penegak hukum dalam pasal itu adalah tidak sama dengan status penegakkan hukum lainnya yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang diberi kewenangan paksa oleh Negara untuk melakukan suatu tindakan atas nama hukum. Pengertian Status penegak hukum dari Advokat dalam undang-undang ini adalah dalam arti Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan batas-batas hak-hak dan kebebsannya yang ditentukan undang-undang. Advokat adalah salah satu legal officer of the court.

Jaminan kebebasan Advokat dalam sebuah Negara adalah salah satu prinsip Negara hukum. Karena itu jaminan kebabasan bagi Advokat dalam menjalankan profesinya adalah mutlak diperlukan dengan jaminan undang-undang. Kebabasan yang dimakasud adalah bebas dari tekanan, ancaman maupun hambatan bagi Advokat dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik. Artinya aparat penegak hukum lainnya harus memberikan jaminan kebebasan itu agar tercipta sebuah proses peradilan yang fair dan jujur. Jaminan kebebasan ini hanya dapat diwujudkan dengan baik, jika ada jaminan kerahasiaan hubungan antara Advokat dengan kliennya, jaminan bagi advokat, bagi masyarakat pengguna jasa Advokat bahwa segala yang diketahuinya dari kliennya adalam menjadi kewajiban bagi Advokat untuk merahasiakannya. Tanpa kewajiban ini tidak ada klien yang akan berani datang kepada seorang Advokat.

Jaminan kebebasan Advokat yang dikamsud dalam undang-undang ini bukanlah berarti bahwa Advokat bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya dan dia tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata atas tindakan itu. Kebebasan yang dimkasud adalah hanya terkait dengan kebebasan dalam menjalankan profesinya untuk membela kliennya yang dilakukan dengan ititkad baik serta dibatasi oleh kewajiban-kewajiban yang harus dihormati oleh Advokat berdasarkan kode ethic yang ditetapkan oleh Organisasi Advokat. Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan yang demikianlah ketentuan-ketentuan mengenai kemandirian dan kebebasan Advokat ini disetujui.

Ada kekhawatiran, tentang penentuan honorarium yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Advokat dan klien akan disalahgunakan oleh Advokat. Namun hal ini teratasi dengan adanya ketentuan yang mewajibkan Advokat untuk membela perkara-perkara bagi mereka yang tidak mampu secara cuma-cuma. Organisai Advokat harus mengatur lebih lanjut mekanisme pemberian hukum secara cuma-cuma ini, Persoalan ini menjadi perdebatan yang cukup alot di DPR, karena dikhawatirkan akan terjadi penolakan oleh Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena tidak adanya sanksi yang diatur dalam undang-undang ini bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini diatur lebih lanjut oleh organsasi Advokat.

 

 

Organisasi Advokat

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Organisasi Advokat untuk melaksanakannya dan mengatur Advokat. Karena besarnya kewenangan itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya wajah Advokat pada masa yang akan datang sangat tergantung pada organisasi Advokat. Tidak sedikitpin kewenangan dalam undang-undang ini yang diberikan kepada pemerintah untuk mengontrol atau mengawasi organisasi Advokat. Undang-undang ini memberikan jaminan bagi kemandirian organisasi odvokat. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan undang-undang ini mengenai organisasi Advokat dan berbagai kewenangan yang diberikan kepada organisasi Advokat sebagai berikut :

 

  1. pendirian serta susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat; (pasal 28 ayat (2));
  2. organisasi Advokat adalah organisasi yang bebas dan mandiri (pasal 28 (1));
  3. kewenangan kepada organisasi Advokat untuk mengangkat, mengawasi serta memberhentikan Advokat;.
  4. kewenangan kepada Organisasi Advokat untuk membentuk Kode Etik Advokat dan mengangkat Dewan Kehormatan serta Majelis Kehormatan Advokat.
  5. mengatur pendidikan Advokat;
  6. pengaturan magang bagi calon anggota Advokat;
  7. mengadakan seleksi bagi calon Advokat;
  8. mengawasi Advokat dan membentuk Komisi Pengawas Advokat;
  9. menjatuhkan sanksi kepada Advokat;
  10. memberhentikan Advokat;
  11. memberikan rekomendasi Advokat asing.

 

Memperhatikan berbagai kewenangan yang diberikan kepada orgnasisasi Advokat yang diatur dalam undang-undang ini, maka keberadaan organisasi Advokat yang mandiri, professional dan berkualitas adalah sangat jelas dan tegas. Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri adalah mutlak diperlukan. Tanpa organisasi yang demikian maka tidak bisa diharapkan lahirnya profesi Advokat sebagai “honorable profession”.

Perdebatan di DPR yang alot mengenai hal ini, adalah pada pertanyaan, siapa yang mengawasi organisasi Advokat. Pertanayaan ini adalah wajar karena memang dalam RUU, yang diajukan oleh pemerintah pun tidak ada pengaturan mengenai pengawasan atas organisasi Advokat ini. Nampaknya hal ini sengaja dilakukan, dalam rangka menegakkan organisasi Advokat yang bebas dan mandiri, sebagai prasyarat keberadaan organisasi Advokat yang dikaui secara internasional. Untuk mengakomodir tuntutan agar Advokat juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi Advokat maka diaturlah ketentuan mengenai kewajiban organisasi Advokat untuk mengikutkan para akademisi/ahli hukum dan tokoh masyarakat pada keanggotaan Komisi Pengawas Advokat (pasal 13 ayat (2)), dan keanggotaan Majelias Kehormatan yang mengadili Advokat (pasal 27 ayat (4)). Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa organisasi Advokat dapat mengawasi dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat dengan obyektif sesuai harapan dan tuntutan keadilan masyarakat.

Sebenarnya satu hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat mengenai kewenangan organisasi Advokat ini adalah pada saat pengangkatan Advokat dan sertifikasi, termasuk pendidikan, magang serta seleksi calon Advokat yang dilakukan oleh organisasi Advokat. Tidak adanya pengaturan yang lengkap mengenai hal ini dikhawatirkan akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan dan diskriminasi yang bisa muncul dilakukan oleh organisasi Advokat pada saat melakukan sertifikasi, magang dan seleksi calon Advokat, karena sama sekali tidak melibatkan masyarakat di luar lingkungan Advokat, misalnya bisa terjadi barier to entry.Setelah melalui perdebatan, maka hal ini tidak diatur dalam undang-undang ini dan diserahkan kepada organisasi Advokat, yang dapat saja melibatkan pihak di luar lingkungan Advokat untuk diikutkan dalam proses seleksi dan sertifikasi itu. Termasuk pengaturan yang lebih detail mengenai pokok-pokok organisasi Advokat yang akan diatur lebih lanjut oleh para Advokat.

 

Masalah Rangkap Jabatan

Perdebatan yang cukup panjang mengenai rangkap jabatan ini adalah tentang rangkap jabatan Advokat yang menjadi pejabat Negara. Secara umum tidak ada perdebatan mengenai dilarangnya rangkap jabatan Advokat dengan pejabat Negara lainnya selain anggota DPR. Perdebatan ini terjadi bukan saja karena banyaknya anggota DPR yang menjadi Advokat akan tetapi karena adanya perbedaan pandangan tentang boleh atau tidaknya anggota DPR berpraktek sebagai Advokat selama menjadi anggota DPR. Pada satu sisi menghendaki agar anggota DPR, dilarang sama sama sekali menjalani profesinya dan bahkan dilarang mencatumkan namanya pada kantor Advokat selama ia menjadi anggota DPR, karena kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dalam praktek Advokat ketika seseorang menjadi pejabat Negara serta kekhawatiran adanya conflict of interest dalam menangani suatu perkara. Disamping itu dikhawatirkan tidak terkonsentrasinya anggota DPR untuk menjalani kedua tugas profesi yang berat itu pada waktu yang bersamaan.

Pada sisi lain ada yang tidak setuju dengan larangan tersebut, karena kehawatiran tersebut dianggap berlebihan. Perangkapan jabatan sebagai anggota DPR justeru tidak mengakibat tercemarnya honorable profession yang diemban oleh seorang Advokat yang sedang menjadi anggota DPR, justeru sebaliknya akan lebih mengangkat martabat Advokat. Bahkan Advokat akan lebih efektif membantu public dan kepentingan rakyat banyak yang membutuhkan keadilan. Demikian juga dalam praktek sejak kemerdekaan RI, banyak Advokat yang merangkap sebagai anggota parlemen (DPR) tidak pernah dipermasalahkan. Kalau ada conflict of interest yang dilakukan oleh Advokat yang merangkap anggota DPR, cukup diadili oleh Dewan Kehormatan.

Setelah melaui berbagai perdebatan yang cukup panjang, akhirnya disepakati bahwa Advokat yang sedang menduduki sebagai pejabat Negara dilarang berpraktek, akan tetapi tetap diperbolehkan mempunyai hubungan keperdataan dengan kantor Advokatnya. Artinya tidak harus menghapuskan namanya pada kantor Advokatnya.

 

Ketentuan Pidana

 

Undang-undang ini mencantukan satu pasal pidana yang terkait dengan profesi Advokat yaitu, dikenakannya tindak pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja mejalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat yang diatur dalam undang-undang ini yang dapat dipidana dengan pidana maksimum selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-. Ada 3 kwalifikasi perbuatan (feit) yang secara kumulatif harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diancam dengan pasal ini adalah :

 

- Menjalankan pekerjaan profesi Advokat;

- Bertindak seolah-olah sebagai Advokat; dan

- Bukan Advokat menurut undang-undang ini.

 

Artinya walaupun seseorang menjalankan pekerjaan profesi Advokat, tapi tidak bertindak seolah-olah Advokat maka dia tidak memenuhi unsur pidana dalam pasal ini. Masalah bagaimana pembuktiannya di lapangan diserahkan kepada praktek. Hal inilah yang disepakati pada saat undang-undang dirumuskan.

Sayang sekali ketentuan pidana dalam undang-undang Advokat ini, dinyatakan tidak berkekuatan hukum menurut putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sekarang pasal ini dengan sendirinya tidak berlaku. Akibat dihapuskannya pasal ini, sekarang banyak sekali orang yang mengaku Advokat dan bertindak sering merugikan masyarakat, tanpa dapat diawasi oleh organisasi Advokat.

 

Ketentuan Peralihan

Ada dua hal yang diatur dalam ketentuan peralihan ini, yaitu status Advokat, penasihat hukum serta pengacara praktik yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dan keberadaan organisasi Advokat.

Dalam undang-undang ini tidak diatur mengenai pengertian penasihat hukum mapun pengacara praktek. Akan tetapi merujuk pada praktek selama ini bahwa Advokat adalah penasihat hukum yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman sedangkan Pengacara Praktik adalah penasihat hukum yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Sehingga dengan demikian baik Advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman maupun Pengacara Praktik yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi adalah otomatis sebagai Advokat menurut undang-undang ini. Langkah selanjutnya adalah tindakan administratif yang berupa registrasi ulang yang harus dilakukan oleh organisasi Advokat. Sedangkan bagi permohonan pengacara praktek yang belum mendapatkan keputusan harus diproses berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Masalah kedua adalah tentang organisasi Advokat. Seluruh tugas serta wewenang organisasi Advokat yang diatur dalam undang-undang ini selama belum terbentuknya organisasi Advokat dilaksanakan secara bersama-sama oleh 8 organisasi, yaitu :

  1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia);

2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia);

  1. IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia);
  2. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia);
  3. SPI (Serikat Pengara Indonesia);
  4. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia);
  5. HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal);
  6. APSI (Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia).

 

Para Advokat haruslah membentuk organisasi Advokat sebagaimana di atur dalam undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun setelah undang-undang diundangkan. Oleh karena itu kedelapan organisasi Advokat tersebut harus segera membetuk komisi bersama untuk menyiapkan pembentukan organisasi tersebut. Jika dalam waktu dua tahun organisasi Advokat tidak juga terbentuk, maka benarlah kata orang “memang para Advokat tidak bisa mengatur dirinya sendiri”.

 

 

Kesimpulan

Undang-undang yang selama ini ditunggu dan dituntut oleh para Advokat dan anggota masyarakat kini telah lahir. Walaupun disadari bahwa undang-undang ini belum sempurna, disamping karena masih adanya kontroversi atas atas beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini tetapi juga karena masih banyak hal yang belum diatur dalam undang-undang secara lengkap. Akan tetapi sebagai langkah awal untuk menata profesi Advokat undang-undang ini sudah cukup sebagai dasar hukum untuk itu.

Kalangan Advokat seharusnya menyambut gembira lahirnya undang-undang ini, karena dengan undang-undang ini jaminan kemandirian profesi Advokat ditegaskan dan diberikan oleh undang-undang. Demikian juga dengan jaminan kemandirian organisasi Advokat telah diberikan oleh undang-undang ini. Pada akhirnya, kembali kepada para Advokatlah masa depan Advokat itu diserahkan, dengan segera membetuk organisasi Advokat yang benar-benar mandiri, professional, berkwalitas serta dipercaya.Hanya dengan organisasi yang demikianlah penataan profesi Advokat yang lebih professional dan dipercaya oleh masyarakat akan terbangun. Tanpa itu, tetaplah dunia profesi advokat menjadi dunia hukum rimba yang tak beraturan, kecuali aturan kekuatan dan kekuasaan.

 

Wallahu a’lam bissawab

 

 

 
11 Comments

Posted by on March 19, 2008 in Pemikiran

 

11 responses to “PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DI DPR

  1. yus

    November 1, 2008 at 3:20 AM

    pertanyaannya……

    apakah UU advokat yang sudah terbentuk tersebut dapat menjadikan media bagi kebersamaan Peradi dan KAI?

    Inilah yang menjadi persoalan sekarang. Semangat UU Advokat adalah satu organisasi advokat, baik berbentuk federasi atau kesatuan. Dengan satu organisasi utulah sehingga hanya ada satu organisasi yang melaksanakan pengangkatan, pengawasan serta pemberhentian terhedap advokat. Dengan banyaknya organisasi advokat, pengangkatan serta pengawasan dan pemberhentian advokat akan menjadi persoalan karena organisasi mana sebenarnya yang paling berwenang. jika semua organisasi advokat punya wewenang, maka dengan gampang sekali seorang advokat yang diberhentikan di suatu organisasi akan pindah ke organisasi advokat yang lainnya.

     
  2. aseprozali

    December 10, 2008 at 9:27 AM

    sudah dibentuk payung hukumnya, seyogyanya para advokat dapat berprofesi secara profesional, tidak hanya profesional dalam kaitannya dengan “fulus”, tapi juga profesional dalam ilmu dan pekerjaannya. Memang kita tidak menganut asas preseden, tapi setidaknya bersama sama dengan mitra penegak hukum lainnya berupaya untuk memberikan masukan secara ilmiah dalam rangka pembaruan hukum yang sehari hari menjadi pekerjaannnya……setujuuuuuu

     
    • hamdanzoelva

      December 14, 2008 at 10:22 AM

      Undang-undang Advokat sebenarnya mengarahkan hanya ada satu organisasi Advokat yang memiliki otoritas untuk menyeleksi, mengangkat serta memberhentikan Advokat dengan satu kode ethik. Dengan adanya lebih dari satu organisasi Advokat yang dapat mengangkat dan memberhentikan Advokat, akan sulit menegakkan wibawa organisasi maupun wibawa Advokat itu sendiri, saya sangat prihatin dengan terpecahnya organisasi Advokat, Peradi dan KAI.

       
      • hamdanzoelva

        December 17, 2008 at 1:49 PM

        Anda bisa search di Link Mahkamah Konstitusi, atau link MPR, DPR. Terima kasih

         
  3. fahrurrozi zawawi

    August 30, 2009 at 5:23 AM

    Advokat yang lulusan Syariah apakah hanya bisa berpraktek di lingkungan Peradilan Agama saja? Trims. Kairo

     
    • hamdanzoelva

      September 7, 2009 at 10:53 AM

      Selain di lingkungan peradilan agama, juga dapat berpraktik di seluruh lingkungan peradilan lainnya (umum, tun dan militer).

       
  4. mike nurhidayah

    July 2, 2010 at 9:48 PM

    saya seorANG ADV YANG DILANTIK THUN 2007 KMD TAHUN 2008 DIANGKAT JADI PNS, DG ADANYA KEP mk TENTANG PENGAHPUSAN pS 31 uu advokat maka masih bisa saya berpraktek adv tersebut? moohon penjelasannya

     
  5. yoni suryotosono

    October 8, 2012 at 12:42 PM

    salam sejahtera….
    saya seorang masarakat sipil biasa, tanpa latar belakang pendidikan khusus advokat,…… sebagai diatur dalam uu “Undang-undang ini mencantukan satu pasal pidana yang terkait dengan profesi Advokat yaitu, dikenakannya tindak pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja mejalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat yang diatur dalam undang-undang ini yang dapat dipidana dengan pidana maksimum selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-. Ada 3 kwalifikasi perbuatan (feit) yang secara kumulatif harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diancam dengan pasal ini adalah :

    – Menjalankan pekerjaan profesi Advokat;

    – Bertindak seolah-olah sebagai Advokat; dan

    – Bukan Advokat menurut undang-undang ini. … namun demikiansaya sedikit tau tentang dasar hukum pernikahan dan perceraian yg diatur dlm uu pernikah dan perceraian dan bermaksud untuk mendampingi rekan/kerabat dalam persidangan perceraian. dlm hal ini hanya sebagai pendamping/juru bicara .pertanyaannya adalah apakah yg akan saya lakukan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum sesuai uu pidana terkait profesi advokat? mohon penjelasanya sekian trims

     
    • hamdanzoelva

      December 5, 2012 at 7:17 PM

      Untuk saudara ketahui pasal pidana dalam UU advokat itu sudah dibataalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tu, pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

       
  6. firtah

    October 18, 2012 at 8:55 AM

    bagaimanapun sekarang ini banyak advokat yang dilanggar haknya karena tidak diijinkan untuk beracara, istri n anak2 melarat siapa yang akan be rtanggung jawab? pernah juga kena tipu dari panitia pelaksana pelantikan advokat Peradi thn 2007 sudah kirim uang adminstari tapi dua hari sbelum plantikan, baru diberitahukan bahwa tidak lulus ujian pendidikan advokat, apa-apaan itu n uang yang dikirim ke panitia tdak kembali trima kasih

     
  7. admin

    September 30, 2013 at 12:34 PM

    Terima kasih undang perjuangan anggota dewan khususnya komisi 2 menolak aturan batas umur maksimum calon advokat. Dinegara manapun tidak ada batas umur maksimum calon advokat, krn itu sama saja membatasi dan mengebiri hak asasi manusia untuk dapat melakukan hal yang diinginkan yang bs bermanfaat untuk orang lain. Para advokat seharusnya tidak perlu kuatir bertambah saingan, ibarat toko hp, biarpun ada ribuan tetapi tetap saja masing2 bisa bertahan tergantung kemampuan dan pelayanan masing2, kalau memang yg tidak berkualitas akan hilang dengan sendirinya.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers

%d bloggers like this: